Berlakukan SKB Tiga Menteri, Kadis Koperasi Konsel Diberhentikan Dari Jabatannya

1977
Sekda Konsel Ir. Sjarif Sajang

SUARAWONUASULTRA.COM, ANDOOLO – Pemerintah Kabupaten Konsel, saat ini tengah memberlakukan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yakni, Kemendagri, MenPan-RB dan BKN. Terkait sejumlah ASN yang tersandung kasus hukum. Hal itu diungkapkan oleh Sekda Konsel Ir. Sjarif Sajang, Rabu (27/2).

Dikatakannya, mereka yang pernah terlibat kasus hukum terpaksa harus menerima sanksi. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemda setempat, terhadap salah satu pejabat Kepala Dinas (Kadis) di Konsel.

“Dengan adanya SKB 3 Menteri tersebut, Bupati Konsel telah mengambil kebijakan dengan memberhentikan salah satu pejabat, yakni Kadis Koperasi dan UMKM. Pasalnya yang bersangkutan telah memiliki kekuatan hukum tetap atau sudah inkrah atas kasus korupsi,” ungkapnya.

Lanjutnya, terkait pemberlakuan SKB 3 Menteri di Konsel, pihaknya telah melayangkan surat ke BKN, Apakah berlaku seluruhnya atau bagaimana. Namun saat ini masih menunggu ketentuan dari pihak terkait.

“Adapun untuk jumlah ASN yang pernah terlibat korupsi atau kasus hukum lainnya, khususnya Konsel kita belum bisa menyebut secara pasti. Masih menunggu data BKD terkait, berapa jumlah ASN yang pernah tersandung korupsi atau kasus hukum lainnya,” jelasnya.

Ditambahkan Sjarif Sajang, terkait pemberlakuan aturan tersebut, pihaknya mengaku belum begitu maksimal. Pasalnya ada aturan khusus terkait KSN. Jadi ada salah satu item terkait penyalahgunaan jabatan.

“Makanya saya sampaikan BKD untuk mengonfirmasi siapa sja ASN di Konsel yang masuk dalam aturan itu. Tentunya harus hati-hati, karena ini juga menyangkut nasibnya orang,” tambahnya.

Sementara itu, ditempat terpisah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Yang kini berganti Menjadi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Drs. Madilaa mengungkapkan hingga saat ini pihaknya, belum memiliki data real ASN yang pernah terlibat kasus korupsi.

“BKPSDM belum memiliki data real, kita masih berupaya melakukan koordinasi kepada pihak Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum Ham) dan instansi terkait. Kita juga masih berupaya mengumpulkan data-data tersebut,” jelasnya melalui via seluler.

Meskipun ada beberapa ASN yang pernah terlibat kasus Hukum. Tetapi pihaknya tidak mau gegabah mengambil keputusan tanpa ada bukti dan proses administrasi yang kuat, dari instasi terkait yang telah dinyatakan inkrah oleh pengadilan. Bisa saja diantara ASN yang tersandung kasus hukum ada melakukan Kasasi.

“Kami akan kumpulkan dulu data-data ASN yang telah dinyatakan inkrah, oleh pengadilan baru setelah itu kita baru jumlahnya. Kalau untuk saat ini kemungkinan kurang lebih, ada 10 ASN yang pernah terlibat kasus hukum,” bebernya.


Reporter : 54PU

Publisher : ASTA

Tinggalkan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here