Pemetaan Desa di Konsel Akan Menggunakan Wahana Drone

207
Wabup Konsel Dr. Arsalim Arifin - saat tiba di aula DPMD Konsel untuk membuka kegiatan seminar pemetaan spasial Desa dengan Wahana Drone

SUARAWONUASULTRA.COM, ANDOOLO – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sultra, bersama Lembaga Peningkatan Mutu dan Pembangunan Daerah (LPMPD) Sultra, menggelar seminar jasa survey pemetaan spasial desa dengan wahana drone/Unmanned Aerial Vehicle (UAV), Rabu (1/8).

Dikatakan Wabup Konsel Dr. Arsalim Arifin, kegiatan ini bertujuan sebagai instrumen kebijakan, percepatan informasi dan mengidentifikasi potensi desa dibeberapa Kecamatan yang ada di Konsel, untuk itu pesertanya diikuti oleh para Kepala Desa (Kades) se Konsel.

“Ini sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bagaimana memanfaatkan dan mengelola data spasial, dengan mengkolaborasi berbagai potensi pembangunan yang ada di desa dan data dari sisi administrasi pemerintahan, utamanya berkaitan dengan batas Desa,” jelasnya.

Lanjutnya, permasalahan yang dihadapi saat ini, yakni adanya konflik administrasi yang bukan hanya antar desa tapi juga antar Kabupaten, ketika adanya penetapan batas – batas wilayah, sehingga ini menjadi perhatian serius Pemda Konsel, yang juga memiliki kewenangan terhadap penetapan batas tersebut.

“Dengan teknologi drone, tentu dapat membantu Pemda mengatasi permasalahan yang terjadi kedepannya, khususnya desa untuk memetakan secara detail dan akurat, mengenai batas desa yang satu dengan yang lain, sekaligus memetakan potensi yang ada di wilayah tersebut,” paparnya.

Lebih lanjut dikatakan Arsalim, perlu diperhatikan, sesuai keinginan Pemda sebelum ditetapkan dan disahkan ketika menentukan akurasi dan hasil data spasial tersebut. Harus sesuai Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas desa.

“Sebelum menetapkan batas desa, setelah pemetaan via drone, harus terlebih dahulu melakukan diskusi dengan mengikutsertakan atau melibatkan partisipasi masyarakat, karena peran mereka juga sangat penting untuk menggali informasi tambahan, yang bisa dijadikan sebagai data primer yang selanjutnya jadi data sekunder, dengan harapan akurasi datanya bisa lebih baik dan mencegah konflik sosial terjadi,” ungkapnya.

Manfaat lain kata Arsalim, dengan adanya pemetaan ini sistem administrasi pemerintahan desa bisa lebih teratur dan terupdate, dengan harapan para Kades bisa mereformasi data – data yang ada saat ini dengan menyinkronkan hasil pemetaan nantinya, yang juga akan ada kejelasan potensi dan kepastian hukum terkait batas wilayah.

Sementara itu, Direktur Program LPMD Sultra Thezar Trimarlan dalam sambutannya, yang dibacakan stafnya, menjelaskan pentingnya pemetaan spasial, karena kurangnya data spasial desa yang akurat untuk keperluan pembuatan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), yang mana hasil penelitian Tahun 2017 hampir 70% daerah Jawa pembuatan RKPDesnya copy paste, sehingga menimbulkan kemiskinan tinggi secara nasional terkosentrasi di kawasan Timur Indonesia.

“Dan tingkat kesadaran spasial masyarakat desa, masih sangat minim padahal sudah diatur dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa terkait pemetaan spasial partisipatif masyarakat,” jelasnya.

Lanjutnya, tahap awal pemetaan akan dilakukan di 41 desa yang tersebar di 5 Kecamatan, diantaranya Kecamatan Tinanggea, Palangga, Palangga Selatan, Ranomeeto, Wolasi dengan beberapa persiapan tahapan study, yang pertama melaksanakan koordinasi awal, selanjutnya pemantapan tim lapangan (seminar), serta pengambilan data.


Reporter : 54PU

Tinggalkan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here